Tugas Pokok & Fungsi

Pengadilan Agama Tanah Grogot melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

Perkawinan
Waris
Wasiat
Hibah
Wakaf
Zakat
Infaq
Shadaqah
Ekonomi syari’ah.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

Izin beristri lebih dari seorang;
Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
Dispensasi kawin;
Pencegahan perkawinan;
Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
Pembatalan perkawinan;
Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
Perceraian karena talak;
Gugatan perceraian;
Penyelesaian harta bersama;
Penguasaan anak-anak;
Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
Penentuan  kewajiban  memberi  biaya  penghidupan oleh suami  kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
Pencabutan kekuasaan wali;
Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum  cult-up umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang  dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang  menjadi ahli waris, penentuan  mengenai  harta  peninggalan,  penentuan  bagian masing- masing   ahli  waris,   dan    melaksanakan   pembagian   harta   peninggalap tersebut,  serta  penetapan  pengadilan  atas  permohonan  seseorang  tentang penentuan   siapa   yang   menjadi   ahli   waris,   penentuan   bagian   masing- masing ahli waris.

Yang  dimaksud  dengan  “wasiat”  adalah  perbuatan  seseorang  memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau  lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Yang  dimaksud  dengan  “hibah”  adalah  pemberian  suatu  benda   secara sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  atau  badan   hukum  kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Yang dimaksud dengan “wakaf’ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian  harta  benda miliknya untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Yang  dimaksud  dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki  oleh  orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada  yang berhak menerimanya.

Yang  dimaksud  dengan  “infaq”  adalah  perbuatan  seseorang   memberikan sesuatu kepada orang lain guna   menutupi kebutuhan,   baik   berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan  rasa  ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

Yang dimaksud dengan “shadagah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi  oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau  kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

a. Bank Syari’ah;
b. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
c. Asuransi Syari’ah;
d. Reasuransi Syari’ah;
e. Reksa Dana Syari’ah;
f. Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah;
g. Sekuritas Syari’ah;
h. Pembiayaan Syari’ah;
i. Pegadaian Syari’ah;
j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah; dan
k. Bisnis Syari’ah.

 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi,  antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Ketua Mahkamah Agung No. KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti  di bawah jajarannya agar  peradilan diselenggarakan dengan seksama  dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: Ketua Mahkamah Agung  N0. KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :
.
a). Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama RI, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
b). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan.