Surat Keputusan Biaya Radius Panggilan

logopa

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

NOMOR : W17-A4/439/HK.05/V/2016

TENTANG

BIAYA PERKARA

PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Menimbang  :    a.   Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dalam proses penyelesaian perkara perdata perlu ditetapkan biaya perkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

b.Bahwa Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor : W17-A4/439/HK.05/I/2016 tanggal 02 Mei 2016 dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut perlu ditetapkan kembali tentang biaya perkara pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Mengingat    :    1.    Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

  1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
  4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Biaya Materai.
  5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Makamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :

Pertama       :  Mencabut  Surat  Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor :  W17-A4/439/HK.05/I/2016 tanggal 02 Mei 2016.

Kedua        :  Menetapkan  kembali tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan perincian sebagai berikut :

Pasal 1

 Biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pencari keadilan pada waktu mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Tanah Grogot yang terdiri dari :

A. BIAYA KEPANITERAAN :

Biaya Kepaniteraan merupakan biaya Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2008 pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang disetorkan ke Kas Negara terdiri dari :

  1. Pendaftaran
  2. Biaya Redaksi
  3. Leges
    B. BIAYA PROSES PERKARA

Biaya Proses merupakan biaya penyelenggaraan perkara yang terdiri dari :

  1. Biaya Panggilan.
  2. Biaya Pemberitahuan.
  3. Biaya Proses/Pemberkasan.
  4. Biaya Meterai.

    Pasal   2

Biaya Panggilan / Pemberitahuan untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot ditetapkan berdasarkan pertimbangan jarak serta kondisi daerah tempat tinggal para pencari keadilan dengan membagi menjadi 4 kategori Radius sebagai berikut :
a. Radius I                 sebesar Rp   100.000.-
b. Radius II               sebesar Rp  160.000,-
c. Radius III             sebesar Rp  310.000,-
d. Radius IV             sebesar Rp  600.000,-
e. Biaya panggilan/pemberitahuan melalui mas media/pengumuman melalui Pemerintah  Daerah / Kota / Kabupaten  adalah  sebesar Rp 100.000, untuk wilayah Kabupaten Paser dan untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara biaya panggilan/pemberitahuan melalui mas media juga sebesar Rp. 100.000,-
f. Biaya panggilan / pemberitahuan, saksi ahli dan penterjemah sesuai dengan Radius.
g. Biaya sumpah di luar tarif Pengadilan ditetapkan berdasarkan kondisi daerah.

       Pasal   3

Biaya panggilan/pemberitahuan dengan bantuan Pengadilan Agama lain/  Mahkamah Syari’ah ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah tersebut.

Pasal 4

 Panjar Biaya perkara terdiri dari :

a. Biaya perkara Perdata Kontentius adalah :

  1. Biaya Pendaftaran     30.000,-
  2. Biaya Proses                50.000,-
  3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan Penggugat 2x radius lampiran Surat Keputusan ini.
  4. Biaya Panggilan/ Pemberitahuan Tergugat 4x radius lampiran Surat Keputusan ini.
  5. Untuk perkara cerai talak ditambah biaya panggilan Ikrar untuk pihak Pemohon dan Termohon 2 x radius lampiran Surat Keputusan ini.
  6. Biaya Redaksi      5.000,-
  7. Biaya Meterai      6.000,-

b. Biaya perkara Perdata Volunter adalah :

  1. Biaya Pendaftaran        30.000,-
  2. Biaya Proses                   50.000,-
  3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan para Pemohon masing-masing 2x Radius lampiran Surat Keputusan ini.
  4. Biaya Redaksi     5.000,-
  5. Biaya Meterai     6.000,-

c. Perkara selain dari poin a dan b biaya panggilan sesuai dengan kebutuhan panggilan (sesuai dengan proses perkara) atas perintah Ketua Pengadilan.

Pasal 5

Panjar Biaya perkara  Banding terdiri dari :

  1. Biaya pendaftaran Banding                            50.000,-
  2. Biaya Proses banding                                     150.000,-
  3. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank (sesuai tarif bank)
  4. Biaya pemberitahuan Akta Banding kepada Terbanding
  5. BiayaPemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding
  6. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding.
  7. Biaya Pemberitahuan untuk Inzage kepada Pembanding.
  8. Biaya Pemberitahuan untuk Inzage kepada Terbanding.
  9. Biaya Panggilan untuk Putusan Sela kepada Pembanding.
  10. Biaya Panggilan untuk Putusan Sela kepada Terbanding.
  11. Biaya penyampaian amar putusan Banding kepada Pembanding.
  12. Biaya penyampaian amar putusan Banding kepada Terbanding.
  13. Biaya Penggandaan berkas/fotocopy (sesuai dengan keperluan)
  14. Biaya Pengiriman berkas (sesuai tarif yang berlaku)

 Pasal 6 

Panjar Biaya Perkara Kasasi terdiri dari :

  1. Biaya pendaftaran permohonan Kasasi. Rp. 50.000,-
  2. Biaya Proses Kasasi Rp. 500.000,-
  3. Ongkos Pengiriman biaya perkara kasasi (sesuai tarif Pos)
  4. Biaya pemberitahuan Akta Kasasi kepada Termohon Kasasi
  5. Biaya pemberitahuan memori Kasasi kepada Termohon.
  6. Biaya pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi
  7. Biaya Pengiriman berkas ( sesuai tarif yang berlaku)
  8. Biaya fotocopy atau penggandaan dan Pemberkasan berkas Kasasi (sesuai dengan keperluan)
  9. Biaya Penyampaian amar Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi
  10. Biaya Penyampaian amar Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi

Pasal 7

Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK) terdiri dari :

  1. Biaya pendaftaran Peninjauan Kembali Rp. 50.000,-
  2. Biaya proses Peninjauan Kembali Rp. 2.500.000,-
  3. Ongkos pengiriman biaya perkara Peninjauan Kembali melalui bank.
  4. Biaya pemberitahuan pernyataan dan alasan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali.
  5. Biaya Pemberitahuan jawaban atas permohonan dan alasan Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
  6. Biaya fotocopy/penggandaan dan pemberkasan ( sesuai dengan keperluan)
  7. Biaya Pengiriman berkas Peninjauan Kembali ( sesuai tarif yang berlaku)
  8. Biaya penyampaian amar putusan Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
  9. Biaya penyampaian amar putusan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Pasal 8

Panjar Biaya Pemeriksaan setempat sebagai berikut :

  1. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Penggugat/Pemohon
  2. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Tergugat/Termohon.
  3. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Lurah/Kepala Desa.
  4. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Ketua RT setempat.
  5. Biaya pemberitahuan pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Aparat Keamanan.
  6. Biaya petugas Lurah/Kepala Desa dan Ketua RT (sesuai dengan tarif setempat)
  7. Biaya Pengamanan ditanggung Pemohon.
  8. Biaya Petugas Pengukur dari Badan Pertanahan 2 ( dua ) orang sesuai dengan tarif BPN.
  9. Biaya transportasi/sewa mobil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

               Pasal  9

       Panjar Biaya Sita.

  1. Biaya Pendaftaran                         Rp. 25.000,-
  2. Biaya Meterai Penetapan             Rp. 6.000,-
  3. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Penggugat/ Pemohon.
  4. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Terggugat/ Termohon.
  5. Biaya Penyampaian Anmaaning kepada Penggugat/Pemohon.
  6. Biaya Penyampaian Anmaaning kepada Tergugat/Termohon.
  7. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Kelurahan
  8. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Ketua RT.
  9. Biaya Akomodasi (Disesuaikan dengan tarif setempat)
  10. Biaya untuk 2 orang saksi (sesuai dengan tarif setempat)
  11. Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Penggugat/ Pemohon.
  12. Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Tergugat/Termohon.
  13. Biaya Penvatatan/ pengangkatan sita di BPN.
  14. Biaya penyampaian Berita Acara Sita kepada BPN.
  15. Biaya petugas keamanan ( sesuai dengan kebutuhan ditanggung Pemohon )
  16. Biaya transportasi ( sesuai dengan kebutuhan ).

Pasal 10

       Panjar Biaya Eksekusi

  1. Pemberitahuan disesuaikan dengan lampiran surat keputusan ini.
  2. Biaya eksekusi
    a.Biaya Pendaftaran             Rp. 30.000,-
    b.Biaya Materai Penetapan Rp. 6.000,-
    c. Biaya Penetapan eksekusi             Rp. 25.000,-
    d. Biaya panggilan Anmaaning masing-masing Pemohon dan Termohon 2 ( dua ) kali panggilan sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat      Keputusan ini.
    e. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
    f.Biaya Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada BPN / Kelurahan sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
    g. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
    h. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada BPN / Kelurahan sesuai dengan Radius pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
    i. Biaya saksi 2 ( dua ) orang (sesuai dengan tarif setempat)
    j. Biaya perjalanan ( transportasi ) disesuaikan dengan kondisi dan jarak lokasi eksekusi.
    k. Biaya petugas keamanan ( sesuai dengan kebutuhan ditanggung Pemohon )

Pasal 11

Panjar Biaya Lelang

  1. Biaya Pendaftaran Juru Lelang (PNBP)             Rp. 25.000
  2. Biaya Lelang terdiri dari transfortasi dan upah Sesuai Tarif melakukan lelang serta pemotongan pajak dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) persyaratannya
  3. Redaksi Lelang (PNBP)             Rp. 30.000
  4. Pengumuman Lelang 2x            Rp 5.000.000
  5. Biaya Saksi untuk 2 orang (sesuai dengan tarif setempat)
  6. Perubahan/Biaya Pemindahan Hak (Sesuai Biaya BPN Setempat)
  7. Penetapan Lelang di muka umum untuk Pengadilan (PNBP) Rp. 25.000
  8. Biaya pengamanan ditanggung Pemohon

Pasal 12

 Semua biaya yang tercantum dalam pasal 1 sampai dengan 9 dibayar lebih dahulu oleh Penggunggat/Pemohon, Pembanding, Pemohonan Kasasi, Pemohonan Peninjauan Kembali, Pemohonan Sita, Pemohon Eksekusi, sebagai panjar biaya perkara akan diperhitungkan kembali setelah putusan akhir atau penyelesaian akhir.

Pasal 13

 Pemungutan Panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara dinyatakan dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang disetor langsung oleh pihak berperkara melalui Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cabang Tanah Grogot No : 0214-01-001337-30-4 An. RPL 047 PA Tanah Grogot utk PDT.

Pasal 14 

Bagi yang tidak mampu atau miskin dapat dibebaskan dari biaya perkara,  jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dia benar seorang miskin dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang di ketahui oleh Camat, Jamkesmas, Kartu Raskin dan lain sebagainya dan diajukan oleh yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk berperkara secara prodeo / Cuma- Cuma dan telah mendapat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo.

Ketiga          :  Menetapkan Komponen besaran biaya perkara sebagai mana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini.

Keempat      :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

                                                           Ditetapkan di : Tanah Grogot

                                                        Pada Tanggal : 03 Januari 2017

                Ketua,

                                                             Ttd

                                                                   Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

                                                             Hakim Madya Muda

                                                                 NIP. 19670509 199403 1 005

Tembusan :

  1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.
  2. Yth. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.