Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Ditulis oleh M. Saupil on . Posted in Uncategorised

Ditulis oleh M. Saupil on . Dilihat: 424Posted in Uncategorised

PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT HUKUM YANG DIBERIKAN MAHKAMAH AGUNG

SESUAI KEWENANGAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

 

SEMA No. 14/2010

Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan Kasasi/PK.

FATWA 052/KMA/III/2009

Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang Advokat maupun sesudah adanya Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal.

FATWA 035/KMA/III/2009

Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.

FATWA 52/KMA/V/2009

Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya dianggap tidal sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.

FATWA 59/KMA/V/2009

Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada Badan Peradilan.

FATWA 115/KMA/IX/2009

Putusan Mahkamah Agung tidak berlaku surut.

FATWA 118/KMA/IX/2009

Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain.

FATWA 130/KMA/X/2009

Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Putusan Mahkamah Konstitusi

FATWA 146/KMA/XII/2009

Bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.

FATWA 148/KMA/XII/2009

Penyampaian informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.

FATWA 149/KMA/XII/2009

Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.

KMA 124/KMA/SK/VIII/2004

Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penandatangan MoU antara Mahkamah Agung dengan Federal Court of Australia dan Family Court Of Australia.

KMA 003/KMA/SK/I/2011

Tentang Penunjukan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

KMA 071/KMA/SK/V/2011

Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.

KMA 126/KMA/SK/VIII/2011

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali sebagai Hakim Tinggi Agama.

Pencarian

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanah Grogot

Jl. Kesuma Bangsa KM.05

Telp: 0543-22091

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Copyright TIM IT Pengadilan Agama Tanah Grogot @2020