PENGADUAN

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan serta mendorong peran serta masyarakat dalam hal tersebut, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui indikasi adanya pelanggaran dapat menyalurkan pengaduannya yang berdasarkan atas :
1. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
3. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Pelanggaran Hukum Acara atau Pelanggaran Terhadap Disiplin atau Peraturan Disiplin Militer;
5. Maladministrasi dan Pelayanan Publik, dan/atau
6. Pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
PENERIMAAN PENGADUAN
  • Pengadilan Agama Tanah Grogot akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat dan/atau internal aparatur peradilan (Hakim dan Aparatur Sipil Negara) baik secara lisan maupun tertulis, langsung maupun tidak langsung, baik pengaduan tersebut terkait pelanggaran yang terdapat di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Militer (Dilmil) dengan mencantumkan nomor register pengaduannya.
  • Pengadilan Agama Tanah Grogot akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  • Pengadilan Agama Tanah Grogot melalui Tim Penanganan Pengaduan hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas Pelapor, identitas Terlapor jelas, dugaan perbuatan yang dilanggar oleh Terlapor jelas (TIDAK MENGADA-ADA/FITNAH), menyertakan bukti atau keterangan yang mendukung pengaduan yang disampaikan.
  • Pengadilan Agama Tanah Grogot dapat menindaklanjuti pengaduan meskipun Pelapor tidak mencantumkan resmi identitas dirinya secara lengkap, apabila pengaduan dianggap logis dan memadai.

 

PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

  1. SECARA LISAN
    • Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur (menemui Petugas Meja Pengaduan).
    • Melalui telepon (0543) 22091, yakni selama jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 (menyebutkan identitas Pelapor dengan jelas).
  2. SECARA TERTULIS
    • Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA-RI) : siwas.mahkamahagung.go.id;
    • Melalui E-mail : pa-tanah-grogot@pta-samarinda.net;
    • Melalui Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot;
    • Melalui Layanan Pesan Singkat / SMS;
    • Melalui Faksimile;
    • Kotak Pengaduan.
    • Catatan : Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi foto kopi identitas Pelapor dan menyertakan bukti dokumen/keterangan pendukung lainnya (jika ada dokumen elektronik : doc/docx/pdf/zip/rtf/mpeg/jpg/mp3/mp4 ukuran maksimal 2 MB) yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

 

HAK PELAPOR

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
  5. Mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya; dan
  6. Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

 

HAK TERLAPOR

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
  4. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
  5. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

 

MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA AKAN MENANGANI PENGADUAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP : 

  1. Terintegrasi;
  2. Objektivitas;
  3. Efektif, Efisien dan Ekonomis;
  4. Transparansi;
  5. Akuntabilitas;
  6. Kerahasiaan;
  7. Adil;
  8. Non Diskriminatif;
  9. Independensi;
  10. Netralitas;
  11. Kepastian Hukum;
  12. Profesionalitas;
  13. Proporsionalitas; dan
  14. Menjunjung Tinggi Independensi Peradilan.