MoU Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan IAIN Samarinda untuk POSBAKUM Pengadilan Agama Tanah Grogot

0

DSC03685

Jum’at, 29 Desember 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tanah Grogot diadakan penandatangan nota kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama antara Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak pertama adalah Pengadilan Agama Tanah Grogot yang dalam pertemuan diwakili oleh Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. (Ketua), Dr. M. Kastalani, S.H.I., M.H.I. (Hakim), Luqman Hariyadi, S.H. (Hakim), Drs. Nasa’i (Panitera), H, Muhammad Rusydi, S.Ag. (Sekretaris), Dra. Nuhare (Panitera Muda Hukum) dan Drs. Karani Kutni (Panitera Muda Permohonan). Dan dari pihak kedua yang mewakili dari Fakultas Syariah IAIN Samarinda yaitu Dekan Fakultas Syariah, Direktur LBH Fakultas Syariah serta dua orang petugas yang akan ditempatkan pada Pos Bantuan Hukum (posbakum) Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Maksud dan tujuan diadakannya MoU ini guna memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Begitu juga sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengharuskan khususnya Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk dibentuk Posbakum karena anggarannya sudah direalisasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2018.

Hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada pengadilan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan dengan memberi layanan berupa pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, pantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum  Cuma-Cuma.

DSC03677

DSC03692

Semoga dengan terlaksananya kerjasama kelembagaan ini membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat/masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh keadilan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

(Adyzoel)

Share.

About Author

Leave A Reply